DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR............................................................................
DAFTAR
ISI...........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR
BELAKANG.............................................................................
1.2
TUJUAN
PENULISAN...........................................................................
1.3
MANFAAT
KUPANG............................................................................
BAB II PERMASALAHAN
2.1 KONSEP......................................................................................
2.2 SUMBER DATA.........................................................................
2.3 INDIKATOR
KEMISKINAN...................................................
2.4 KONSEP
DAN DEFINSI...........................................................
BAB III
3.1 DESKRIPSI.................................................................................
3.2 ANALISIS....................................................................................
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN............................................................................
4.2 SARAN.........................................................................................
4.3 DOKUMENTASI........................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Masalah
kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian
pemerintah di Negara manapun. Salah
satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah
tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.Pengukuran kemiskinan
yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan
dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.Data kemiskinan
yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap
kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan
target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Badan
Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase
penduduk miskin pada tahun 1984.Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase
penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul
konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susena).Sejak tahun 1984, setiap tiga
tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk
miskin.Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase
penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang disahkan menurut
daerah perkotaan dan perdesaan.Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk
miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi
masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi
Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku. Dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993,
informasi jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk
seluruh provinsi.Selanjutnya, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan
untuk tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (tahun 2008
menggunakan susenas modul konsumsi).Tahun 2011, Susenas modul konsumsi
dilakukan setiap
triwulan dengan jumlah sampel sekitar 75.000 rumah tangga per triwulannya.
1.2
TUJUAN
PENULISAN
§ Mengetimasi
jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota 3 tahun terakhir
antara tahun 2010, 2011, 2012.
§ Mengetahui
karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin kabupaten/kota 3 tahun
terakhir antara tahun 2010, 2011, 2012.
1.3
MANFAAT
KUPANG
Dapat mengetahui serta belajar menganalisa
data-data yang ada, mendapatkan pengalaman langsung dalam mewawancarai lembaga
terkait tentang “bagaimana perkembangan kemiskinan pada 3 tahun terakhir”.
Serta dapat memenuhi persyaratan proses perkuliahan pada matakuliah ekonomi
perencanaan.
BAB
II
PERMASALAHAN
2.1 KONSEP
·
BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach) dalam mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makan yang diukur dari sisi pengeluaran.
·
Sensus penduduk
dilakukan untuk seluruh populasi, dilakukan pada tahun akhiran 0. Sensus
penduduk pertanian dilakukan pada tahun berakhiran 3, sedangkan sensus ekonomi
pada tahun berakhiran 6. Sensus ekonomi ini dalam 10 tahun 3x dilaksankan
dengan sample. Sedangkan survey dilakukan 2005 dan 2010, 2005 adalah survey
penduduk antar sensus.
Dari hasil
sensus dan survey, BPS lah yang mengelola datanya dan langsung diserahkan ke
pemerintah. (wawancara oleh GUSNAIDI,
SUBBAG KEPEG).
2.2 SUMBER DATA
·
Sumber data yang
digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah data
Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III DAN IV tahun 2011. Keempat set data
(Susenas triwulan I, II, III dan IV) dilakukan penggabungan sehingga jumlah
sampel sekitar 300.000 rumah tangga. Data Susenas gabungan tersebut
dipergunakan untuk estimasi kemiskinan tingkat Kabupaten/kota.
·
Data Susenas modul
konsumsi gabungan di olah menjadi data yang mewakili kondisi bulan September
2011 (triwulan III). Pengolahan dilakukan dengan melakukan normalisasi nilai
pengeluaran konsumsi ke kondisi bulan September 2011. Normalisasi dengan melakukan
inflate/deflate (inflasi implisit) terhadap nilai pengeluaran konsumsi yang
dibedakan konsumsi makanan dan bukan makanan.
2.3 INDIKATOR
KEMISKINAN
§ Head Count Index
(HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis
Kemiskinan (GK).
§ Indekx
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)
yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari GK.
§ Indeks
Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity
Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
§ Foster-Greer-Thorbecke
(1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat
kemiskinan.
Pα =
|
di mana:
α = 0, 1, 2
z = GK
y1 = rata-rata pengeluaran perkapita
sebulan penduduk yang berada di bawah GK
(i= 1, 2, 3, ….. q), y1
< z
q = banyaknya penduduk yang berada di
bawah GK
n = jumlah penduduk
jika
α=0, diperoleh Head Count Index (P0),
jika α=1 diperoleh Indeks kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika α=2 disebut Indeks
Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity
Index-P2).
2.4 KONSEP
DAN DEFINSI
PENDIDIKAN
·
Angka melek huruf
(dewasa) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat
membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Publikasi ini hanya
menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15-24 tahun
15-55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin dan
huruf lainnya.
·
Angka partisipasi
sekolah adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur
tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.
Publikasi ini hanya menyajikan angka pertisipasi sekolah penduduk miskin pada
kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat dugunakan untuk melihat
indikasi umum dari pelaksanaan ProgramWajib Belajar 9 TAHUN.
KETENAGAKERJAAN
·
Kategori “TIDAK bekerja” dalam publikasi ini
termasuk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja.
KESEHATAN
·
Imunisasi atau
vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah
dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum
(ditetaskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh
terhadap penyakit tertentu.
·
Salah satu jenis
pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi
adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses persalinan.
PENGELUARAN
PERKAPITA
·
Pengeluaran perkapita
untuk makanan adalah rata-rata pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah
anggota rumah tangga yang bersangkutan.
FASILITAS
PERUMAHAN
·
Rumah
tangga pengguna air bersih adalah perssentase
rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air
leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (dengan jarak ke
penampung lebih dari 10 meter).
·
Jamban
(septik tank) adalah fasilitas tempat pembuangan
air besar yang digunakan oleh rumah tangga.
BAB
III
3.1 DESKRIPSI
Dilihat dari data yang dihimpun atau
dikumpulkan, kemiskinan dari 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Hal ini
tentu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang
mendorong penurunan jumlah tingkat kemiskinan itu adalah pembangunan yang sudah
mulai membaik. Karena bisa dilihat dari
pengeluaran per kapitanya sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat
kemiskinan di beberapa tahun terakhir ini bisa tergolong membaik, karena
dilihat dari data tingkat kemiskinan dari tahun ketahun mengalami penurunan,
berarti kebijakan atau solusi yang diterapkan atau diberlakukan disana berjalan
sesuai ketentuan yang diharapkan. Kebijakan yang diberikan tersebut memberikan
dampak positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada.
Tata kelola untuk tingkat kemiskinan
ini juga sudah mulai membaik, sama halnya dengan tingkat kemiskinan yang ada,
sudah memberikan dampak positif. Untuk lebih mendukung tata kelola yang sudah
membaik ini, disalah satu daerah di rancang suatu program yang dinamakan PKH (
Program Keluarga Harapan ), program ini baru di terapkan di daerah Pesisir
Selatan, program ini baru dimulai, baru ada di data akhir – akhir ini, hasil
dari program ini belum Nampak. Jika program ini memberikan dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemiskinan, mungkin saja program ini
diterapkan juga didaerah lain.
Potensi ekonomi yang ada dapat
dilihat dari beberapa program yang dibentuk oleh pemerintah, ada berupa BLT,
subsidi BBM, dengan adanya program pemerintah ini kita bisa menganalisa
bagaimana potensi ekonomi di daerah tersebut, bisa saja dengan adanya program
dari pemerintah ini masalah tingkat kemiskinan yang ada berkurang atau
mengalami penurunan. Jadi, pemerintah tidak sia – sia menerapkan program ini,
karena lebih kurang bisa membantu masalah yang sedang dihadapi. Ketidakmampuan
yang dihadapi dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan itu adalah memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari –
hari yang diukur dari sisi pengeluaran.
Kebijakan pemerintah yang paling
efektif dari sekian banyak kebijakan yang ingin diterapkan, yang paling efektif
untuk menanggulangi tingkat kemiskinan adalah dengan cara memperbesar lapangan
pekerjaan. Karena untuk saat sekarang ini, untuk masalah lapangan pekerjaan ini
sangat minim sekali. Para pencari kerja lebih dominan atau lebih banyak dari
lapangan kerja yang ada. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya pengangguran
yang banyak, karena ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan
kerjanya. Seharusnya pemerintah lebih memfokuskan untuk mengarahkan para
pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru, karena kalau untuk saat
sekarang ini, skill atau keterampilan yang mereka punya sudah mapan untuk
menciptakan lapangan kerja baru, namun mungkin terkendala dengan sarana dan
prasarana yang ada, karena dari
Dinas Pendidikan sendiri sudah ada
menerapkan program pertukaran pelajar atau memberikan pelatihan keterampilan.
Namun, program ini terkendala dengan salah satu masalah yaitu biaya (biaya
tambahan), jadi program ini tidak begitu berjalan karena masih terbentur dengan
masalah sarana dan prasarana yang ada, sehingga program ini belum begitu
efektif untuk menanggulangi masalah penggangguran yang berdampak terhadap
tingkat kemiskinan.
Selain itu, dinas sosial juga ada
memberikan solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan, bagi anak terlantar
pemerintah telah menyediakan rumah singgah untuk mengasah keterampilan yang
mereka punya, namun program ini tidak berjalan dengan lancer, karena masih
banyak dari orang tua anak terlantar tersebut yang tidak mau menyerahkan anak –
anaknya ke rumah singgah tersebut, para orang tua tersebut lebih suka meminta
anaknya untuk bekerja daripada mengembangkan keterampilan yang dimiliki
anaknya. Hal ini bisa terjadi mungkin dikarenakan dari pendidikan orang tuanya
yang rendah, sehingga dia menggangap anakanya juga akan sama seperti dirinya.
Kriteria rumah tangga yang dianggap
miskin itu dilihat dari air, tempat pembuangan wc, konsumsi, tempat masak yang
di miliki rumah tangga tersebut. Kriteria ini diterapkan karena rumah tangga
yang benar – benar seperti rumah tangga miskin itu sudah tidak ada lagi, maka
dari itu pemerintah melihat kriteria orang miskin daripengeluaran dari rumah
tangga tersebut.
Peran ekonomi perencanaan disini
adalah untuk kontribusi subsector yang berbentuk neraca untuk menghitung PDRB,
di dalam ekonomi perencanaan ini yang dibahas adalah bagaimana kebijakan untuk
masa yang akan datang, jadi dengan adanya data – data dari tahun sebelumnya
bisa dibuat kebijakan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi saat itu atau
masalah yang akan dating, atau kebijakan yang baik untuk masa yang akan dating
untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya.
3.2 ANALISIS
Tugas dan wewenang dari BPS adalah
sensus dan survey, survey disini bisa saja ditambah dengan survey tambahan,
mungkin saja saat itu dibutuhkan survey tambahan, jadi di BPS ini tugasnya
hanya menghimpun data, masalah penyelesaiannya biasanya BPS hanya memberikan
saran kepada pemerintah, dan selanjutnya secara bermusyawarah bersama – sama
dengan dinas – dinas lain membicarakan solusi terbaik untuk penyelesaian
masalah tersebut. Tapi, keputusan tetap pemerintah yang menetapkan, kebijakan
yang akan diambil untuk masalah tersebut. Kendala kinerja dari BPS mungkin
susahnya menemui responden sehingga data yang didapatkan kadang tidak valid,
dan responden itu sendiri dalam menjawab pertanyaan dari BPS yang ingin mendata. Kadang – kadang tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (wawancanara
oleh Poetri Marissa, Statistik Sosial).
BAB
IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
BPS menyajikan data dan
informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data
Susenas Kor (susenas modul konsumsi). Susenas modul konsumsi dilakukan setiap
triwulan dengan jumlah sampel sekitar 75.000 rumahtangga per triwulannya. Dari
hasil sensus dan survey, BPS langsung mengelola data dan langsung diserahkan ke
pemerintah.Data dari BPS tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam
menangani masalah kemiskinan dan lainnya.
4.2 SARAN
Badan Pusat Statistik
(BPS) telah
mendata setiap tahunnya tentang perkembangan kemiskinan, yangmana akan
diserahkan langsung kepada pemerintah. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih
bijaksana lagi dalam menangani serta memberi kebijakan yang efektif terhadap
penanggulangan kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia ini. Pendataan pada
lapangan yang dilakukan oleh BPSpun harus ditingkatkan. Terlihat jelas kurang
validnya data yang diperoleh. Dimana data yang menyatakan penduduk miskin tiap
tahunnya berkurang. Nyatanya kita melihat jumlah penduduk miskin semakin
meningkat. Ini diakibatkan oleh penduduk yang tidak mau transparan tentang
perekonomiannya serta tidak mengetahui manfaat dari BPS tersebut.
4.3 DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
BAGIAN URUSAN DALAM
PELAYANAN DATA
PROSES WAWANCARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar